Cara Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan Hukum (law enforcement) dalam makna luas meliputi pekerjaan untuk melakukan serta mengaplikasikan hukum dan bertindak hukum pada tiap-tiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dikerjakan oleh subyek hukum, baik lewat prosedur peradilan maupun me­lalui prosedur arbitrase serta sistem penyelesaian seng­keta yang lain (alternative desputes or conflicts resolu­tion). Bah­kan, dalam artian yang lebih luas lagi, kegiat­an pe­ne­gakan hukum meliputi juga semua kegiatan yang di­mak­sudkan supaya hukum menjadi piranti kaedah norma­tif yang mengatur serta mengikat beberapa subyek hukum dalam se­gala segi kehidupan bermasyarakat serta bernegara benar-be­nar ditaati serta benar-benar digerakkan seperti mesti­nya. Dalam makna sempit, penegakan hukum itu me­nyang­kut pekerjaan pengusutan pada tiap-tiap pelanggaran atau pe­nyimpangan pada ketentuan perundang-undang­an, khu­susnya –yang lebih sempit lagi— lewat proses per­adil­an pidana yang menyertakan peranan aparat kepolisian, ke­jak­saan, advokat atau pengacara, serta badan-badan per­adilan.

Karenanya, dalam makna sempit, aktor-aktor paling utama yang peranan­nya begitu menonjol dalam proses penegakan hu­kum itu merupakan polisi, jaksa, pengacara serta hakim. Beberapa pe­ne­gak hukum ini bisa disaksikan pertama kali menjadi orang atau unsur manusia dengan kualitas, kwalifikasi, serta kultur kerjanya semasing. Dalam artian demikian perso­alan penegakan hukum bergantung aktor, aktor, peja­bat atau aparat penegak hukum tersebut. Ke-2, penegak hukum dapatlah disaksikan menjadi institusi, tubuh atau orga­nisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita lihat penegakan hukum dari kaca­mata kelembagaan yang sebenarnya, belumlah terinsti­tusio­na­lisasikan dengan cara rasional serta impersonal (institutio­na­lized). Tetapi, ke-2 perspektif itu memang perlu dimengerti dengan cara mendalam dengan lihat juga keterkaitannya keduanya dan keterkaitannya dengan beberapa aspek serta bagian yang berkaitan dengan hukum tersebut menjadi satu system yang rasional.

Profesi hukum memang perlu diatur kembali serta ditingkatkan kualitas serta kesejahteraannya. Beberapa profesional hukum itu diantaranya mencakup (i) legislator (politisi), (ii) perancang hukum (legal drafter), (iii) konsultan hukum, (iv) advokat, (v) notaris, (vi) petinggi pembuat akta tanah, (vii) polisi, (viii) jaksa, (ix) panitera, (x) hakim, serta (xi) arbiter atau wasit. Untuk tingkatkan kualitas profesionalisme semasing profesi itu, dibutuhkan system sertifikasi na­sional serta standarisasi, termasuk juga terkait dengan system kesejahteraannya. Selain itu juga dibutuhkan program pen­didikan serta kursus terpadu yang bisa terus-terusan membina sikap mental, tingkatkan pengetahuan serta kapabilitas profesional aparat hukum itu.

Agenda peningkatan kualitas profesional di kalang­an profesi hukum ini memang perlu dipisahkan dari program pembi­naan pegawai administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum itu, seperti di pengadilan maupun di instansi perwakilan rakyat. Dengan begitu, tujuan penambahan kualitas aparat hukum ini bisa betul-betul di kembangkan dengan cara terukur serta berkesi­nambung­an. Selain itu, pem­bi­naan kualitas profesional aparat hukum ini dapatlah dila­kukan lewat penambahan keberdayaan organisasi profesi­nya semasing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dan lain-lain. Dengan de­mikian, kuali­tas hakim bisa ditingkatkan lewat fungsi Mahka­mah Agung di satu pihak serta lewat fungsi Ikatan Hakim Indonesia di lainnya pihak.

Selain itu, agenda penegakan hukum juga me­mer­lukan kepemimpinan dalam semuanya tingkatan yang me­menuhi dua prasyarat. Pertama, kepemimpinan diinginkan bisa jadi penggerak yang efisien untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang tentu ; Ke-2, kepemim­pinan itu diinginkan bisa jadi teladan buat ling­kungan yang dipimpinnya semasing tentang integri­tas kepri­badian orang yang patuh ketentuan.

Salah satunya segi terpenting dalam rencana penegakan hukum merupakan proses pembudayaan, pemasyarakatan, serta pendidikan hukum (law socialization and law education). Tanpa di dukung oleh kesadaran, pengetahuan serta pandangan oleh beberapa subyek hukum dalam orang-orang, nonsens satu etika hukum da­pat diinginkan tegak serta ditaati. Karenanya, agenda pem­bu­dayaan, pemasyarakatan serta pendidikan hukum ini memang perlu di kembangkan sendiri dalam rencana perwujudan inspirasi nega­­ra hukum di hari esok. Faktor-faktor yang berkaitan de­ngan masalah ini merupakan (a) pembangunan serta pengelolaan sis­tem serta infra susunan info hukum yang berbasiskan tek­nologi info (information technology) ; (b) pening­katan Usaha Publikasi, Ko­munikasi serta Sosialisasi Hukum ; (c) peningkatan pendidikan serta kursus hukum ; serta (d) pemasyarakatan citra serta keteladanan-keteladanan di bi­dang hukum.